.jpg)
Semarang, Kawan Muda - Anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera Riyono mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera merealisasikan program kartu bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk nelayan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berhak.
"Program kartu BBM untuk nelayan di Jateng harus segera direalisasikan oleh gubernur agar tidak hanya menjadi janji politik saja," kata anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera Riyono di Semarang, Rabu.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu menjelaskan mekanisme pendataan mengenai jumlah pasti nelayan yang berhak menerima kartu BBM.
"Dari data Badan Pusat Statistik memang sudah ada jumlah nelayan di Jateng, tapi tetap data pembanding untuk menghindari penyalahgunaan," ujarnya.
Terkait dengan realisasi program kartu BBM untuk nelayan, Rukma Setyabudi selaku pimpinan sementara DPRD Jateng periode 2014-2019 meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah segera memvalidkan data penerima kartu BBM untuk nelayan agar bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
"Data penerima kartu BBM untuk nelayan yang ada saat ini belum sinkron sehingga perlu divalidkan agar realisasinya tidak terhambat," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut dia, data penerima kartu BBM untuk nelayan perlu divalidkan agar tepat sasaran dan guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu Muhammad Syafriadi mengatakan bahwa pihaknya sedang mendata kembali jumlah kapal dan pemiliknya terkait dengan penerimaan kartu BBM bagi yang berhak menerima solar bersubsidi di provinsi setempat.
"Dari data sementara, yang 'tercover' kartu BBM untuk nelayan sekitar 15--16 ribu kapal dari total jumlah kapal 25.523 unit dengan rincian 18.651 unit di pantai utara dan 6.872 unit di pantai selatan," ujarnya.
Menurut dia, pendataan kembali jumlah kapal yang berhak menerima kartu BBM untuk nelayan yang direncanakan selesai 2014 dan akan menggunakan APBD Perubahan Jawa Tengah.
Ia mengungkapkan bahwa ada fenomena menarik terkait dengan pendataan kembali penerima kartu BBM yakni ada peningkatan jumlah kapal di Kabupaten Rembang yang cukup tinggi.
"Berdasarkan data yang ada, di Rembang sebelumnya tercatat sebanyak 1.800 unit kapal, tapi ketika kami melakukan identifikasi jumlahnya meningkat hampir 4.000 unit kapal dan kami tidak mengetahui pasti apa penyebab peningkatan tersebut," ujarnya.
Ia menjelaskan, kartu BBM solar bersubsidi yang telah dikuncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pelabuhan Perikanan Moro Demak pada April 2014 ini diperuntukkan bagi pemilik kapal bukan untuk nelayan.
"Pada kartu BBM terdapat data terkait dengan identitas pemilik kapal dan keterangan umum seperti ukuran kapal, kapasitas mesin, serta jenis alat tangkap yang digunakan sehingga kami bisa menghitung jumlah kebutuhan solar yang diperlukan untuk sekali melaut," katanya.
Sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kata dia, pemilik kapal berhak mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi maksimal 25 kilo liter per bulan dan tidak bisa membeli lebih dari kuota yang ditentukan.
"Agar bisa dilayani ketika nelayan mau membeli solar dengan menunjukkan kartu BBM maka mereka juga harus menyertakan surat layak operasional dan surat persetujuan berlayar yang berlaku 1x24 jam," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa kartu BBM yang bertujuan memberi kemudahan nelayan memperoleh solar bersubsidi untuk melaut itu akan terintegrasi dengan puluhan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang ada di Jateng.
"Saat ini telah berdiri 40 SPBN solar di pantai utara dengan rincian 27 unit diantaranya merupakan kerja sama penyaluran dengan PT Pertamina, sedangkan sisanya disalurkan melalui PT Aneka Kimia Raya," katanya. (Antara Jateng)
.jpg)
Posting Komentar