Ganjar Ditagih Realisasi Kartu BBM Nelayan

Semarang, Kawan Muda - Anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera Riyono mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera merealisasikan program kartu bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk nelayan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berhak.



"Program kartu BBM untuk nelayan di Jateng harus segera direalisasikan oleh gubernur agar tidak hanya menjadi janji politik saja," kata anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera Riyono di Semarang, Rabu.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu menjelaskan mekanisme pendataan mengenai jumlah pasti nelayan yang berhak menerima kartu BBM.

"Dari data Badan Pusat Statistik memang sudah ada jumlah nelayan di Jateng, tapi tetap data pembanding untuk menghindari penyalahgunaan," ujarnya.

Terkait dengan realisasi program kartu BBM untuk nelayan, Rukma Setyabudi selaku pimpinan sementara DPRD Jateng periode 2014-2019 meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah segera memvalidkan data penerima kartu BBM untuk nelayan agar bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

"Data penerima kartu BBM untuk nelayan yang ada saat ini belum sinkron sehingga perlu divalidkan agar realisasinya tidak terhambat," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut dia, data penerima kartu BBM untuk nelayan perlu divalidkan agar tepat sasaran dan guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu Muhammad Syafriadi mengatakan bahwa pihaknya sedang mendata kembali jumlah kapal dan pemiliknya terkait dengan penerimaan kartu BBM bagi yang berhak menerima solar bersubsidi di provinsi setempat.

"Dari data sementara, yang 'tercover' kartu BBM untuk nelayan sekitar 15--16 ribu kapal dari total jumlah kapal 25.523 unit dengan rincian 18.651 unit di pantai utara dan 6.872 unit di pantai selatan," ujarnya.

Menurut dia, pendataan kembali jumlah kapal yang berhak menerima kartu BBM untuk nelayan yang direncanakan selesai 2014 dan akan menggunakan APBD Perubahan Jawa Tengah.

Ia mengungkapkan bahwa ada fenomena menarik terkait dengan pendataan kembali penerima kartu BBM yakni ada peningkatan jumlah kapal di Kabupaten Rembang yang cukup tinggi.

"Berdasarkan data yang ada, di Rembang sebelumnya tercatat sebanyak 1.800 unit kapal, tapi ketika kami melakukan identifikasi jumlahnya meningkat hampir 4.000 unit kapal dan kami tidak mengetahui pasti apa penyebab peningkatan tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, kartu BBM solar bersubsidi yang telah dikuncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pelabuhan Perikanan Moro Demak pada April 2014 ini diperuntukkan bagi pemilik kapal bukan untuk nelayan.

"Pada kartu BBM terdapat data terkait dengan identitas pemilik kapal dan keterangan umum seperti ukuran kapal, kapasitas mesin, serta jenis alat tangkap yang digunakan sehingga kami bisa menghitung jumlah kebutuhan solar yang diperlukan untuk sekali melaut," katanya.

Sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kata dia, pemilik kapal berhak mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi maksimal 25 kilo liter per bulan dan tidak bisa membeli lebih dari kuota yang ditentukan.

"Agar bisa dilayani ketika nelayan mau membeli solar dengan menunjukkan kartu BBM maka mereka juga harus menyertakan surat layak operasional dan surat persetujuan berlayar yang berlaku 1x24 jam," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa kartu BBM yang bertujuan memberi kemudahan nelayan memperoleh solar bersubsidi untuk melaut itu akan terintegrasi dengan puluhan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang ada di Jateng.

"Saat ini telah berdiri 40 SPBN solar di pantai utara dengan rincian 27 unit diantaranya merupakan kerja sama penyaluran dengan PT Pertamina, sedangkan sisanya disalurkan melalui PT Aneka Kimia Raya," katanya. (Antara Jateng)

Ganjar: Haknya Ahok Mundur dari Partai

Semarang, Kawan Muda - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo menilai bahwa mundurnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari Partai Gerindra merupakan hak dari yang bersangkutan.

"Saya kira itu haknya Ahok (panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama, red) masak saya mengomentari," katanya di Semarang, Kamis.

Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu mengibaratkan mundurnya seseorang dari partai seperti persneling kendaraan.

"Orang mau maju atau mundur itu urusannya yang bersangkutan, tinggal persnelingnya saja kalau maju ya maju, kalau mundur ya mundur," ujar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Ganjar enggan berkomentar lebih banyak ketika ditanya jika berada di posisi Ahok seperti saat ini.

"Saya tidak pernah di posisinya Ahok, saya di posisinya Ganjar terus pokoknya," katanya.

Seperti diwartakan, Ahok resmi mengajukan surat pengunduran dirinya kepada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta.

Surat pengunduran diri Ahok dari keanggotaan dan kepengurusan partai resmi diterima oleh Sekretariat DPP Partai Gerindra pada Rabu (10/9) pukul 12.20 WIB.

Pengunduran diri Ahok tersebut didasarkan pada alasan perbedaan pendapatnya terkait Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini masih menjadi perdebatan di DPR RI.

Ahok berpandangan bahwa pilkada seharusnya dilakukan secara langsung, sedangkan Partai Gerindra mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD. (Antara Jateng)

Ahok Siap Mundur dari Gerindra

Ahok merasa dia dan Gerindra sudah tidak sepaham.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menyatakan akan menyiapkan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra karena perbedaan pendapat terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Pernyataan itu diungkapkan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, pada Rabu (10/09).

"Hari ini saya siapkan suratnya, saya akan kirim ke DPP menyatakan keluar, berhenti dari Gerindra.""Kalau saya tidak bisa tunduk terhadap keputusan partai, yasudah. Konsekuensinya saya akan mengajukan surat berhenti," kata Ahok.

Ahok bergabung dengan Partai Gerindra pada 2012 ketika dia diusung menjadi wakil gubernur Jakarta.

Pengunduran diri Basuki dilatarbelakangi perbedaan pendapat terkait rencana pemilihan kepala daerah melalui pemungutan suara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur RUU Pilkada.

RUU Pilkada

Partai Gerindra bersama Koalisi Merah Putih mendukung rencana pilkada tidak langsung dengan alasan untuk menghemat anggaran.

Namun, dalam beberapa laporan di media, Ahok mengatakan rencana itu malah membuat kepala daerah berpotensi bisa menjadi 'sapi perah' DPRD.

Pilkada tidak langsung bisa "menghilangkan nilai demokrasi dan reformasi" di pemerintahan sehingga kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan anggota dewan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Edhy Prabowo, menyatakan belum menerima secara resmi pengunduran diri Ahok, namun akan menghormati pilihan tiap kader partainya.

"Tapi kami berharap kalau mau mundur, mundur saja jangan berpolemik dengan media. Yang jelas kita tidak memecat. Orang mundur masa kita tahan," katanya kepada BBC Indonesia.

"Kami tidak akan merasa kehilangan untuk orang yang memang merasa tidak sesuai dengan kita. Istilahnya, satu orang baik pergi akan muncul banyak orang baik."

"Bagi kami, selama dia memimpin DKI Jakarta dengan baik, ya itu bagian dari kerja kami juga dan kami akan tetap bangga. (sumber.bbc)

Tionghoa dan politik era baru di Indonesia

Vihara Dharma Bhakti, salah satu tempat ibadah umat Buddha tertua di Indonesia.

Demokrasi pasca reformasi di Indonesia membuka lebar kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk berpolitik. Menjadi ajang pembuktian walau banyak juga yang gagal.

Tahun ini adalah pengalaman pertama Yandi, 34, duduk sebagai anggota DPRD di Pontianak, Kalimantan Barat, setelah maju sebagai calon legislatif dalam pemilu 2014.

• 
  

Yandi, anak keempat dari empat bersaudara, ini memang bertekad untuk berkarir di dunia politik sejak sepuluh tahun lalu.

Dia pun pernah berganti-ganti partai dari Partai Republikan, Golkar, dan yang terakhir Gerindra.

Pilihan berkarir di dunia politik diakuinya bukanlah pilihan yang umum bagi pemuda Tionghoa di Pontianak. Keluarga dan tiga saudaranya yang sibuk berbisnis pernah menentang keputusan yang 'di luar kebiasaan' itu.

Namun dia sudah membulatkan niat: "Karena saya ingin menyumbang gagasan dan pemikiran. Jika hanya disampaikan ke pemerintah, implementasinya belum tentu jalan. Karena itu lebih baik terjun langsung."

Ambisi Yandy cukup tinggi: menjadi presiden pada 2030 mendatang adalah cita-cita jangka panjangnya.

Ikut berpesta

Dia tak sendiri, calon-calon politisi dari etnis Tionghoa dalam pemilu kali ini sudah banyak bermunculan baik di tingkat daerah hingga nasional.

Pesta demokrasi menjadi kemewahan yang akhirnya dirasakan warga keturunan Cina yang berpuluh-puluh tahun dikekang aktivitas politiknya.

Pencalonan Hary Tanoe sebagai kandidat wapres kandas di tengah jalan.

Taipan media Hary Tanoesoedibyo misalnya dalam pemilu kali ini tak ragu untuk terjun ke politik praktis dengan mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil presiden keturunan Tionghoa pertama lewat Partai Hanura.

Hary lalu 'membelot' mendukung Prabowo, setelah Hanura menyatakan dukungan ke Joko Widodo.

Contoh lainnya adalah bos Lion Air Rusdi Kirana - pebisnis keturunan Cina - juga secara terbuka menyatakan dukungan ke partai Islam, Partai Kebangkitan Bangsa.

Keputusan - yang dikutip oleh beberapa media - dibuat karena Rusdi merasa "terinspirasi oleh sosok Gus Dur yang memperjuangkan hak-hak warga Tionghoa".

Antidiskriminasi pasca orde baru

• Presiden Abdurrahman Wahid memulainya dengan melepas kekangan budaya dengan mencabut Inpres Nomor 14/1967 yang melarang pementasan kebudayaan Tionghoa dan mengangkat ekonom Kwik Kian Gie sebagai Menteri Koordinator Ekonomi.
• Presiden Megawati - yang menggantikan Gus Dur setelah diminta mundur oleh MPR - juga menunjukan politik antidiskriminasi dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional pada 2012.
• Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Marie Elka Pangestu mencatat sejarah sebagai menteri perempuan keturunan Tionghoa pertama di kabinet. Pada 2004 dia dipercaya memimpin pos kementerian perdagangan sebelum akhirnya didaulat menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2011 lalu.
• SBY juga mengeluarkan peraturan untuk mengganti semua istilah etnis Cina menjadi Tionghoa dan sebutan negara Cina menjadi Tiongkok.

Terlepas dari kontroversi dukung-mendukung parpol, munculnya warga etnis Tionghoa di panggung politik mencerminkan kebebasan dan demokrasi.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama misalnya, terbukti diterima baik oleh warga Jakarta dan menjadi pusat perhatian media karena kinerjanya yang dianggap baik dan tegas.

Bagi Yandy pribadi ini menjadi ajang pembuktian: "Ini menjawab kepada publik bahwa penilaian terhadap kita (Tionghoa) ada yang keliru.

"Buktinya ketika kita diberikan kesempatan di sektor politik ternyata kita mumpuni."

Dia mengaku terinspirasi sosok politisi dan reformis Cina, Deng Xiaoping, yang setelah kematian Mao Zedong mampu memimpin negara itu menuju kejayaan ekonomi.

"Beliau mengatakan tidak peduli itu kucingnya hitam ataupun kucingnya putih yang penting kucingnya bisa menangkap tikus."

"Artinya apapun namanya, ketika itu bermuara pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang baik, itu harus dilakukan. Karena kita sering terfokus pada namanya (identitas), kita lupa bagaimana cara mensejahterakan masyarakat kita."

Tak ada resistensi

Sejak era kepeminpinan Abdurrahman Wahid, tembok batas diskriminasi atas warga Tionghoa memang perlahan terkikis selapis demi selapis.

Sofjan Wanandi - mantan aktivis 1966 berdarah Tionghoa - mengakui bahwa kini orang Cina yang berpolitik dan duduk di pemerintahan sudah tidak lagi dianggap 'ajaib' oleh orang kebanyakan.

Ketegangan dalam kerusuhan Mei 1998, menjelang tumbangnya Soeharto.

Suasana berbeda jauh setelah 1998 dengan keterbukaan budaya Tionghoa.

"Keinginan (warga Tionghoa) untuk juga berpolitik dan jangan bisnis saja, itu sudah terjadi. Dan menurut saya baik, ada tanggung jawab sosial juga kepada bangsa, dulu kan tidak boleh."

"Saya melihat sudah tidak banyak resistensi lagi," katanya.

Benny Setiono, salah satu pendiri dan aktivis Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) juga sependapat.

"Contoh dua tahun lalu, Ahok dicalonkan jadi wakil gubernur. Ada usaha dari pihak tertentu yang mengatakan dia Cina dan dia Kristen, ternyata kan warga Jakarta tidak menggubris dan malah jadi bumerang."

"Hary Tanoe, terlepas kita setuju atau tidak setuju - ketika dia mencalonkan jadi wakil presiden, walau tidak mungkin berhasil karena partainya kecil, tapi kan tidak ada resistensi yang mengarah ke dia. Walau ada, isu itu tidak berhasil dan jumlahnya kecil sekali."

"Ini yang menggembirakan, etnis Tionghoa sudah mulai diterima dan diakui eksistensinya sebagi bagian integral dari bangsa Indonesia." (sumber.BBC)